BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang Makalah
Indonesia
memiliki sumber daya pariwisata yang tidak kalah menariknya bila dibandingkan
dengan Negara lain. Keanekaragaman pariwisata serta keindahan yang dimiliki
terbentang dari Sabang sampai Merauke, melambangkan ciri khas dari setiap
daerah. Banyak turis baik turis domestik maupun turis mancanegara mengagumi
keanekaragaman pariwisata di Indonesia. Namun demikian kepemilikan kelebihan
sumber daya tersebut perlu diiringi dengan upaya dan usaha yang lebih terarah,
agar sumber daya tersebut mampu memiliki daya saing dalam menarik kunjungan
wisatawan.
Dalam hal ini
diperlukan peran pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengembangkan sumber
daya pariwisata. Peran yang tak kalah pentingnya adalah peran masyarakat. Peran
masyarakat dalam menghidupkan pariwisata di Indonesia juga turut mendukung
pengembangan pariwisata di Indonesia. Di samping itu juga ada dampak serta
kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.
1.2
Rumusan
Masalah
Adapun beberapa masalah yang
dirumuskan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa
pengertian dari pariwisata?
2. Apa
saja upaya dan usaha pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia?
3. Bagaimana
peran masyarakat dalam menghidupkan pariwisata di Indonesia?
4. Apa
dampak dari pengembangan pariwisata di Indonesia?
1.3
Tujuan
Makalah
Tujuan dari makalah adalah mendorong masyarakat
untuk mendukung dan mengembangkan pariwisata di Indonesia.
1.4
Manfaat
Makalah
Manfaat dari makalah ini agar
pembaca :
1.
Dapat mengerti dan lebih memahami
tentang pengertianpariwisata
2.
Dapat mengerti dan memahami peranan
dalam pengembangan pariwisata
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian
Pariwisata
Pariwisata atauturisme adalah suatu perjalanan yang
dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas
ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang
melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan
tujuan rekreasi.Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini
sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada
wisatawan.
Oleh karena itu
pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai
oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan daerah tertentu sebagai
daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa
kepada orang non-lokal.
MenurutUndang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisatawan, yang dimaksud dengan
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah
dan Pemerintah Daerah.
2.2
Peran
Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata
Sebagai
industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah
bertanggung jawab atas empat hal utama, yaitu: perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas
utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran
kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).
Berikut
ini adalah penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata
tersebut:
·
Perencanaan
Pemerintah
Pariwisata
merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak
positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan
dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan
dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang.
Dalam pariwisata,
perencanaan bertujuan untuk mecapai cita-cita atau tujuan pengembangan
pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal
penting yaitu:
a.
Perencanaan pembangunan ekonomi yang
bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan
dengan pariwisata
b.
Perencanaan penggunaan lahan
c.
Perencanaan infrastruktur yang
berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti: listrik,air,
pembuangan sampah, dan lain-lain.
d.
Perencanaan pelayanan sosial yang
berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan,
pendidikan dan pelayanan sosial
e.
Perencanaan keamanan yang mencakup
keamanan internal untuk tujuan wisata dan para wisatawan
·
Pembangunan
Pariwisata
Pembangunan
pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas
dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik
dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk
proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk
transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah
merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan
sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam
bidang pembangunan pariwisata.
·
Kebijakan
Pariwisata
Umumnya
kebijakan pariwsiata dimasukkan dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang
kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata
adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri
penting yang mendukung kegiatan pariwisata, dan perdangan barang dan jasa.
·
Peraturan
Pemerintah
Peraturan-peraturan
penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk melindungi wisatawan dan
memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya adalah:
a.
Peraturan perlindungan wisatawan
terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar
uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesana jasa seperti akomodasi,
tour dan lain-lain;
b.
Peraturan keamanan kebakaran yang mencakup
peraturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel
dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya;
c.
Peraturan keamanan makan dan kesehatan
yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada
wisatawan;
d.
Peraturan struktur kompetensi
pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot,
sopir, dan nakhoda.
Selain itu pemerintah juga bertanggung
jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti: flora dan fauna yang langka,
air, tanah, dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu
bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan
pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.
2.3
Peran
Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata
Masyarakat
merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, karena pada
dasarnya pilar pariwisata itu terdiri dari pertama pemerintah, kedua swasta dan
ketiga masayarakat, yang sering disebut tiga pilar utama pariwisata. Misalnya
setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang
diiringi dengan regulasi. Kemudian pihak swasta secara profesional menyediakan
jasa pelayanan bagi pengembangan bagi pariwisata tersebut, maka tugas
masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya
pariwisata juga menumbuhkembangkan kreativitas yang melahirkan berbagia kreasi
segar yang mengundang perhatian untuk kemudian menjadi daya pikat pariwisata.
Mengenai pengembangan atau menumbuhkan
kesadaran pariwisata di kalangan masyarakat ini bukanlah hal yang mudah.
Walaupun secara sosiologis keberadaan masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah
menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata, baik dengan kekayaan adat
istiadatnya, kreasi seni dalam berbagai seni kehidupannya juga khazanah
lingkungan dan sejarahnya yang relatif cukup kaya dan menjadi kebanggaan dunia.
Ketidakmudahan menumbuhkembangkan
kreasi itu diantaranya terletak pada:
Pertama,
masih ada stigma pandangan bahwa pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan yang
kurang baik atau akan berpengaruh buruk pada proses pembentukan moral
masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa melalui pariwisata terjadi proses
akulturasi budaya yang sesungguhnya juga di balik itu semua banyak memberikan
nilai tambah.
Kedua,
masih adanya dikap yang berlebihan terhadap turis terutama wisman (wisatawan
mancanegara), baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesehatan. Sehingga
kewaspadaan yang berlebihan dapat saja berakibat kurang kondusifnya bagi para
turis tatkla mereka mengunjungi suatu objek wisata.
Ketiga,
belum tumbuhnya siakp masyarakat untuk melindungi dan memberikan pelayanan
kepada para turis minimal dengan mengucapkan selamat dan memberi senyuman
sehingga masih terjadi insiden-insiden ketidakamanan di berbagai daerah yang
menjadi nobjek wisata.
Keempat,
belum terbentuknya sikap dan cara pandang bahwa pariwisata, seperti banyak
terbukti di berbagai negara, menjanjikan pula bagi terwujudnya masyarakat yang
sejahtera.
Keempat hal tersebut sesungguhnya
dapat terkurangi, bila tidak hilang sama sekali, dengan adanya proses sinergi
anatara pemerintah, swasta, dan masyarakat,
misalnya dengan ditunjukkannya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk secara
sungguh-subngguh membangun pariwisata maka dengan sendirinya akan secara
spontanitas muncul pula partisipasi masyarakat, yang sekaligus juga sebagai
bentuk komitmennya.
Untuk
melangkah ke arah itu masyarakat dapat memulainya dari rumah dan halamannya.
Bagaimana rumah itu ditata secara rapi baik mulai dari ruang tamu maupun semua
bagiannya siap menyambut dan menerima tamu yang datang agar merasa enak dan
betah. Begitu pula dengan halaman rumahnya dibuat demikian asri sehingga enak dipandang.
Ilustrasi rumah dan halaman ini adalah negeri kita, masyarakat bangsa adalah
tuan rumahnya. Memang ada beberapa daerah yang sudah siap untuk melakukan hal
ini, api sebagian besar masyarakat harus terus dibina dan dikembangkan.
Untuk
itu semua jelas ditentukan oleh adanya daya cipta dan kreasi masyarakat yang
bukan hanya dapat memelihara yang ada, tetatpi juag dapat menciptakan berbagai
kreasi baru sehingga berbagai jenis wisata mulai dari wisata budaya, belanja,
alam, olahraga, riset, dan lain sebagainya, dapat berkembang secara varistif
dan berkelanjutan. Kesemuanya ini terletak dari bagaimana peran masyarakat
dalam memajukan pariwisata. Sebab jika masyarakat pasif apalagi tidak punya
kreativitas maka kegiatan pariwisata akan sunyi senyap. Itu sebabnya peran
masyarakat dalam memajukan pariwisata nasional bukan hanya penting tetapi juga
strategis.
2.4 Dampak
Pengembangan Pariwisata
1.
Aspek Ekonomi
Dampak Positif :
a.
Menambah
devisa atau PAD
b.
Membuka
kesempatan berusaha
c.
Menambah
lapangan kerja
d.
Meningkatkan
pendapatan masyarakat dan pemerintah
e.
Mendorong
pembangunan daerah
Dampak negatif :
a.
Harga
barang dan jasa pelayanan menjadi naik
b.
Harga
tanah naik akibat dari banyaknya investor yang memerlukan tanah untuk
pembangunan hotel dan industri pariwisata
2.
Aspek Sosial-Budaya
Dampak positif :
a.
Pelestarian budaya dan adat
b.
Meningkatkan kecerdasan masyarakat
c.
Meningkatkan kesehatan jasmani dan
rohani
d.
Mengurangi konflik sosial
Dampak negatif :
a.
Penduduk khususnya remaja sering kali
terpengaruh pola hidup para wisatawan yang tidak sesuai dengan budaya dan
kepribadian bangsa kita sendiri (degradasi moral)
3.
Aspek
Berbangsa dan Bernegara
Dampak
positif :
a.
Mempererat persatuan dan kesatuan
b.
Menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan
terhadap tanah air
c.
Memelihara hubungan baik secara
internasional
Dampak negatif :
a.
Banyaknya
peluang dan pemanfaatan wisatawan juga mengundang perilaku yang tiudak
bertanggung jawab misalnya: pemerasan, perjudian, prostitusi, pencurian,
pengedaran barang-barang terlarang, penipuan dan lain sebagainya
4.
Aspek Lingkungan
Dampak positif :
a.
Melestarikan
lingkungan
b.
Menumbuhkan
suasana hidup tenang dan bersih
c.
Meningkatkan
kesegaran fisik dan mental
d.
Memperoleh
nilai tambah atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada
Dampak
negatif :
a.
Terjadi pengrusakan, baik karena
pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, maupun karena ulah pengunjung atau
tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari uraian di atas, mulai pembahasan
pertama sampai dengan pembahasan terakhir penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat
merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata,Karena seecara
sosiologis keberadaan masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah menjadi daya
tarik tersendiri bagi pariwisata, baik dengan kekayaan adat istiadatnya, kreasi
seni dalam berbagai seni kehidupannya juga khazanah lingkungan dan sejarahnya
yang relatif cukup kaya. Masyarakat hanya perlu untuk menumbuhkembangkannya
saja.
3.2 Saran
Pariwisata
di Indonesia masih sangat kurang direalisasikan dengan baik khususnya kota-kota
kecil dan menjaga kebersihan lingkungan wisata sering kali tidak diperhatikan
dengan baik. Pentingnya tenaga kerja yang professional dalam menunjang pariwisata, selain itu
infrastruktur juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata, karena dengan
adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia
akan membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.
Perlu
adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta danmasyarakat agar
terwujudnya iklim pariwisata yang baik di Indonesia. Sebagai wisatawan yang baik, seharusnya kita dapat menjaga
lingkungan khususnya untuk wisatawan domestik
(masyarakat Indonesia).
